Jakarta, CNN Indonesia —
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) meraih kontrak senilai total Rp11,23 triliun untuk mengerjakan sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Maret 2024.
“Total (kontrak) kira-kira sampai dengan Maret itu Rp11,23 triliun,” ungkap Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP (Persero) Tbk Yul Ari Pramuraharjo dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Jakarta, Rabu (24/4).
Yul Ari menuturkan progres pembangunan IKN cukup bervariasi. Ia juga berharap untuk bisa menyelesaikan realisasi infrastruktur di ibu kota baru itu sebelum 17 Agustus mendatang.
“Jadi untuk progres IKN sampai dengan sekarang, kita memang masih banyak under construction (tahap pembangunan). Yang sedang berjalan di sana, yang harus selesai di Agustus adalah bandara VVIP IKN, lalu ada tol 3B, lalu ada Sumbu Kebangsaan Barat, lalu ada jalan akses Masjid, lalu ada tol 6C,” sebut Yul Ari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, pihaknya sudah menyelesaikan beberapa paket pekerjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) I dan II.
“Yang baru selesai adalah di infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) satu dan dua sudah selesai,” terangnya.
Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP (Persero) Tbk Yuyus Juarsa menambahkan terkait kelanjutan ekspansi di Ibu Kota baru tersebut.
“Untuk proyek yang kita kerjakan ada Istana Presiden, terus kemudian ada rusun ASN, lalu juga ada komplek perkantoran BI (Bank Indonesia). Mengenai progresnya memang bervariasi, jadi memang masih ada yang di 20 persen, terus juga ada (proyek) yang di Agustus 2024 itu kira-kira sekitar 60 dan 80an persen,” ungkap Yuyus.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan anggaran pembangunan infrastruktur IKN dibagi ke dalam empat direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian PUPR.
Basuki mengatakan sebanyak Rp2,08 triliun dialokasikan ke Ditjen Sumber Daya Air, Rp16,67 triliun bagi Ditjen Bina Marga, Rp11,44 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, dan Rp5,76 triliun lainnya bagi Ditjen Perumahan.
“Progres pembangunan IKN per 21 Maret 2024, sebanyak 89 paket konstruksi dengan biaya Rp68,8 T,” ucap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4) lalu.
“Terdiri dari batch pertama 2020 sampai Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai Rp24,8 triliun dengan progres fisik 78,5 persen. Lalu, batch kedua Maret 2023 sampai 2024 sebanyak 49 paket senilai Rp44 triliun dengan progres 26 persen,” rincinya.
Khusus pada tahap pertama, Basuki menyoroti pembangunan jaringan air minum di IKN Nusantara. Ia berharap pembangunan fasilitas air minum ini bisa masuk ke rumah-rumah dan kantor di IKN pada Juni 2024 mendatang.
Sementara itu, berdasarkan bahan paparan Basuki ada dua dari enam target prioritas pembangunan di Ditjen Perumahan pada tahun ini. Pertama, rumah susun (rusun), termasuk 2.585 unit di IKN Nusantara.
Rumah tersebut terdiri dari 47 tower. Unit rusun itu diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI/Polri yang pindah ke ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur tersebut.
Kedua, Kementerian PUPR menargetkan kelanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri-menteri yang akan berkantor di IKN. Rinciannya, ada 36 unit rumah pembantu presiden yang akan dibangun.
(sfr/sfr)