Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Nixon Napitupulu blak-blakan menghadapi kendala dalam proses akuisisi Bank Muamalat.
“(Akuisisi) Muamalat belum selesai, ada keterlambatan data yang kami terima,” ungkap Nixon dalam Konferensi Pers di Menara BTN, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Nixon menyebut keterlambatan data itu datang dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Ia mengklaim data yang dikumpulkan lebih lama dari target awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, data yang paling lama dihimpun adalah terkait kredit.
“Jadi, belum selesai (proses akuisisi Muamalat). Kami belum bisa ambil keputusan karena datanya belum selesai,” tandas Nixon.
Proses akuisisi ini merupakan bagian dari implementasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wasit industri jasa keuangan itu punya aturan baru terkait unit syariah, yakni POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Oleh karena itu, BTN perlu melakukan pemisahan alias spin off unit usaha syariah (UUS).
Di lain sisi, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan merger antara BTN Syariah dan Muamalat diharapkan rampung sebelum Oktober 2024. Dengan kata lain, target ini harus diselesaikan sebelum Presiden Joko Widodo lengser.
“Muamalat dan BTN Syariah kalau ini bisa digabungkan targetnya Maret, April, Mei (2024) ini, pokoknya sebelum Oktober, itu bisa menjadi bank nomor 16 terbesar di Indonesia,” ucap Erick beberapa waktu lalu.
“Artinya, ada yang nomor 5 (Bank Syariah Indonesia), ada yang nomor 16. Kan bagus, jadi marketnya itu bisa berkompetisi dengan baik,” tandasnya.
(skt/pta)